Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-269

Tanggal 13 Maret telah resmi dicanangkan sebagai Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring penetapan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2024. Kala Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan guna merefleksikan gambaran tentang sebuah nagari yang makmur, sekaligus juga menjabarkan sebuah model peradaban ideal bagi kesejahteraan manusia dengan merefleksikan keindahan semesta yang dirahmati Allah SWT.

Dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2024 dijelaskan Keberadaan hari jadi memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi juga akan melengkapi identitas diri dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang luhur dan nilai-nilai perjuangan yang menjadi keteladanan dan ciri khas sikap hidup masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Citra dan kekhasan kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada keberadaan Kerajaan Mataram Islam yang beribukota di Kotagede dan juga Kasultanan Yogyakarta sebagai keberlanjutannya serta bersifat Indonesia sentris dan bebas dari aspekaspek kolonialisme. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan peran dan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan sebuah perjuangan panjang Pangeran Mangkubumi melawan penindasan dan kekuasaan VOC, serta menentang adanya campur tangan VOC Belanda terhadap Mataram. Di saat Kerajaan Mataram Islam melemah karena digerogoti pengaruh VOC, Pangeran Mangkubumi tampil menjadi sosok yang memperjuangkan kedaulatan dan melawan penindasan VOC. Dimulai pada tanggal 17 Mei 1746, perlawanan bersenjata melawan VOC dilakukan selama 9 (sembilan) tahun hingga terjadinya Perjanjian Giyanti yang kemudian disusul dengan peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat.

Peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada hari Kemis Pon tanggal 29 Jumadil’awal tahun Be 1680 bertepatan dengan tanggal 13 Maret 1755 sebagai tonggak sejarah yang monumental, unik dan signifikan. Pada waktu itulah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I memproklamirkan Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat (separo Nagari Mataram).

Hal ini berarti juga menandai berdirinya Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya walaupun istana belum didirikan. Pada kesempatan itu, Sultan Hamengku Buwono sekaligus mengumumkan secara resmi bahwa daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Alas Beringan Desa Pacethokan.

Dalam perjalanan sejarahnya Nagari Ngayogyakarto Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi penjajahan bangsa asing yang berusaha menancapkan kuku kekuasaannya. Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, Nagari Ngayogyakarto Hadiningrat di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kadipaten Pakualaman di bawah kepemimpinan Sri Paku Alam VIII memberikan sumbangsih yang besar dalam memberi dukungan bagi kemerdekaan dengan menyatakan bergabung ke dalam Republik Indonesia dan mempertahankan eksistensi Republik yang saat itu masih berusia sangat muda.

Semangat perlawanan atas penindasan dan kolonialisme yang telah ditunjukkan oleh dua raja besar Yogyakarta tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan warisan dari Raja Mataram ketiga, yaitu Sultan Agung, dimana semangat perjuangan dan keberanian dalam melawan penjajah mengalir dalam darah kedua raja yang merupakan keturunan dari Raja Mataram terbesar tersebut.

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dibentuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta juga telah diberikan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian, di dalam kedua undang-undang tersebut belum ditentukan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Walaupun, seluruh kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan hari jadinya masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan penentuan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peraturan daerah.

Sumber : Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2024