PERLU TINDAKAN TEGAS TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo pada hari Rabu (16/9/2020) di ruang rapat Bakesbangpol menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 sebagai tindak lanjut dari surat Kementerian Dalam Negeri No : 180/3738/Polpum.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Budi Hartono, SI.,M.SI (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo) dan dihadiri oleh Letkol Inf Dodit Susanto (Dandim Kodim 0731 Kulon Progo), Drs. Rudiyatno, M.M (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), dr. Sri Budi Utami, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan), dan perwakilan OPD terkait yang menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Kulon Progo.

Dalam kata sambutannya Budi Hartono menyampaikan bahwa rapat koordinasi hari ini akan merekap pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2020 dari masing-masing OPD yang akan kita laporkan ke Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dari hasil rakor pagi ini juga menjadi bahan yang akan kita angkat di lingkup rakor Forkopimda.

Disisi lain Sri Budi Utami menambahkan, bahwa masing-masing OPD sudah melakukan Inpres No 6 Tahun 2020 itu, hanya persoalannya belum efektif. Oleh karena itu perlu strategi yang tepat agar kebijakan pemerintah dengan “adaptasi kebiasaan baru” ini dimana roda ekonomi harus berjalan namun di sisi lain kesehatan masyarakat juga terjaga bisa berjalan dengan baik.

Sebagai closing statement Dodit Susanto mengatakan, perlunya upaya atau tindakan yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Dan bagi yang menghalangi protokol kesehatan itu telah melakukan pelanggaran hukum.