Visi dan misi

VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 2017-2022

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 2017-2022

  1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;
  2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
  3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram;
  4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 maka fungsi dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram”.

 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan memounyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja badan;
  2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
  7. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
  8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengn tugas dan fungsinya.