Struktur Organisasi

SEJARAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KULON PROGO

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan satu-satunya perangkat daerah yang masih berbentuk Kantor. Perangkat Daerah lainnya sudah menjadi Badan ataupun Dinas. Kemudian Perda Nomor 14 Tahun 2016 dirubah dengan Perda Nomor 03 Tahun 2019. Perda Nomor 03 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan ketentuan tersebut perlu mengubah nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2019, bahwa Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri atas:

  1. Kepala;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  3. Bidang Kesatuan bangsa, terdiri dari :
    1. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
    2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
  4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
    1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
    2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta melaksanakan fungsi sebagai berikut:

  1. penyusunan program kerja Badan;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  4. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  6. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
  7. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
  8. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kulon Progo dilihat sejarah perkembangannya dapat diketahui dari dasar pembentukan lembaganya, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa Orde Baru dikeluarkan ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Bahwa dalam ketentuan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan azas desentralisasi dan dekonsentrasi. Azas dekonsentrasi untuk melaksankan Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketenteraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dibentuk lembaga Kantor Sosial dan Politik.

Seiring dengan adanya otonomi yang luas, pada masa Orde Reformasi keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, nomenklatur Kantor Sosial dan Politik diganti menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), yang merupakan gabungan dari lembaga sebelumnya, yaitu Kantor Sosial Politik dan Kantor Mawil Hansip.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, maka ditindaklanjuti dengan pembentukan perangkat daerah. Untuk lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta perlindungan masyarakat, maka nomenklatur lembaga yang dibentuk masih sama yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas).

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya, maka perangkat daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Lembag ini efektif berlaku pada awal tahun 2017. Fungsi Perlindungan Masyarakat dialihkan ke Kantor Satuan Polisi Pamongpraja.

Pada tahun 2019, keluarlah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Lembaga ini efektif berlaku awal tahun 2020.

Adapun kepala Kantor atau Badan yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sejak akhir pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

  1. Letkol Inf. M. AFNAN ZAMHARI, BA (Kepala Kantor Sosial Politik periode tahun 2000 s/d 2001).
  2. DJUWARDI (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat periode tahun 2001 s/d 2007)
  3. HARY SANTOSA (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat periode tahun 2007 s/d 2009)
  4. RIYADI SUNARTO (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat periode tahun 2009 s/d 2011)
  5. SUWARNA, M.Si (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat periode tahun 2011 s/d 2013)
  6. ANANG SUHARSA (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat periode tahun 2013 s/d 2016)
  7. TRI WAHYUDI, SIP, MM (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2017 s/d 2018)
  8. BUDI HARTONO, S.Si, M.Si (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2018 s/d 2019)
  9. BUDI HARTONO, S.Si, M.Si (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2020 s/d sekarang)

 

Download Struktur Organisasi