Kelembagaan Kesbangpol Kulon Progo, menjadi Badan

Menindaklanjuti Permendari 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka di Kabupaten Kulon Progo telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana disebutkan adanya Badan Kesatuan Bangsa Politik tipe C. Petunjuk lanjutan atas Perda dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka terhitung per 2 Januari 2020 kelembagaan Kesbangpol merubah menjadi badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.

Maka dengan regulasi hal tersebut, Badan Kesbangpol Kulon Progo mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta politik dalam negeri dan keormasan.

untuk menunjang kinerja organisasi, maka telah dilakukan penataan personalia yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapasitas SDM yang saat ini telah ada. Penyerahan simbolis Surat Keputusan Bupati Kulon Progo kepada personil dalam Jabatan Fungsional Umum, telah dilaksanakan oleh Badan kesbangpol pada saat gelar Apel Pagi Senin (27/1) di halaman Badan Kesbangpol Kulon Progo.

Budi Hartono, S.Si, M.Si yang menjabat sebagai Sekretaris Badan sekaligus sebagai plt. Kepala badan, mengatakan bahwa dengan perubahan kelembagaan dimaksud maka peran Badan sebagai fungsi koordinasi akan semakin optimal, sehingga upaya untuk mewujudkan ketentraman di masyarakat akan semakin solid, dengan melibatkan semua unsur instansi baik antar OPD maupun dengan instansi lembaga vertikal lainnya, khusus dengan aparat pertahanan dan keamanan. (kesb)